Mendorong Pemerintah Kota Bandung Untuk Mengeluarkan Kebijakan Tentang Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) dalam konstitusi di Indonesia dikenal dengan dua istilah resmi. Istilah pertama, dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Kedua, dalam UU No. 3 Tahun 1997, tentang Pengadilan Anak, dikenal sebagai anak nakal. Definisi anak nakal menurut undang-undang ini adalah:

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Data nasional menyebutkan setidaknya 4.000 anak setiap tahunnya menjalani proses di persidangan di pengadilan. Sementara di Kota Bandung, berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Bandung pada tahun 2009 terdapat 87 anak yang menjalani proses persidangan di pengadilan. Jumlah yang lebih banyak tentu akan muncul jika diakumulasikan dengan jumlah anak yang menjalani proses peradilan namun perkaranya terhenti di tingkat kepolisian atau kejaksaan. Data UNICEF menyebutkan 90% anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami penahanan dan pemenjaraan selama menjalani proses hukum.

Secara hukum, berdasar undang-undang yang berlaku di Indonesia, anak-anak ini sah mendapatkan penahanan atau pemenjaraan dan dirampas kemerdekaannya. Namun bukan berarti hak-hak asasinya yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung tumbuh-kembangnya menuju kedewasaan secara optimal turut dirampas pula. Ini yang banyak terjadi saat ini. Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) seringkali terabaikan hak-haknya. Padahal, sebagai anak  mereka tetap berhak atas layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan social, bimbingan dan pengasuhan, dan lain-lain. Kenyataannya, saat mereka berada di penjara, Negara seakan-akan berhenti melayani mereka. Pengabaian hak AKH ini bahkan terjadi sejak proses awal penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian hingga pada saat mereka keluar penjara.

Buruknya layanan bagi AKH terjadi pula di Kota Bandung. Kondisi ini diperparah dengan ketiadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) khusus anak yang memiliki pola pembinaan tersendiri.  Anak-anak yang tengah menjalani proses peradilan ini terpaksa mendekam di penjara-penjara Rumah Tahanan (Rutan) yang sebenarnya adalah tempat sementara bagi para tahanan hingga turun inkrah dari Pengadilan. Sehingga anak-anak ini tak sekedar harus menerima layanan yang tak semestinya, mereka pun tidak mendapatkan pembinaan yang dibutuhkan.

Dalam kondisi seperti di atas, anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini rentan berada pada situasi sebagai berikut:

• Menjadi korban kekerasan dari tahanan atau narapidana dewasa
• Hak anak atas pendidikan menjadi tidak terpenuhi. Bahkan anak yang masih sekolah ketika masuk penjara, sekolahnya menjadi terhenti
• Kondisi kesehatan anak menjadi menurun
• Dalam beberapa kasus, tidak ada perbaikan hubungan dengan keluarga. Perbaikan hubungan bahkan tidak terjadi dengan komunitas dan korban.
• Anak menghayati stigma yang diberikan dan menjadi perilaku yang permanen
• Dalam usia muda, beberapa anak yang berkonflik dengan hukum telah menjadi residivis.

Dengan kondisi seperti saat ini, diyakini resiko kegagalan pencapaian tujuan perbaikan perilaku bagi anak melalui pemenjaraan sangatlah tinggi. Lebih parah lagi, pengabaian pemenuhan hak-hak dasar anak selama episode pengalamannya menjalani proses hukum hingga pemenjaraan juga beresiko mencederai tumbuh-kembangnya menuju kematangan dan kedewasaan.

Oleh karena itu, Lingkar Perlindungan Anak Kota Bandung mengacu pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama; beserta Kepolisian Negara RI tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditanda tangani 15 Desember 2009; dan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) antara Makamah Agung, Kejaksaan Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Meneg PP dan PA tentang Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditanda tangani pada 22 Desember 2009, menuntut Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan langkah-langkah nyata dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, sebagai berikut:

1. Kembangkan program bagi anak agar mereka  terhindar dari situsi berkonflik dengan hukum
2. Melakukan upaya terkoordinasi diantara lembaga-lembaga di pemerintah kota dan instansi-instansi yang terkait dengan permasalahan AKH seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rutan, LP, Bapas dan pihak-pihak lain, untuk:
   • menghindarkan dan meminimalkan perlakuan salah atau dampak negatif dari proses hukum terhadap anak.
   • mendorong mekanisme penanganan masalah perilaku anak berbasis masyarakat, antara lain seperti peradilan restoratif yang pernah diujicobakan di wilayah Bandung beberapa waktu lain
3. Menyediakan tempat alternatif untuk penahanan atau pemenjaraan
4. Adanya layanan pendidikan yang terstandarisasi (replacement, bridging course atau tutorial) yang dapat digunakan anak pasca menjalani hukuman.
5. Meningkatkan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan
6. Adanya pekerja sosial yang bekerja mulai dari anak ditangkap sampai mendampingi anak dalam proses reintegrasi
7. Segera mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak Kota Bandung.

Bandung, 29 Maret 2011

Lingkar Perlindungan Anak Kota Bandung

Di samping mengeluhkan sulitnya bertemu dan berdialog dengan BPPKB Kota Bandung, kawan-kawan pun mengeluhkan tidak jelasnya langkah Pemerintah Kota Bandung dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Anak di Kota Bandung. Ketidak jelasan ini dibuktikan dengan beberapa aktivitas yang digagas Pemkot berjalan lambat dan kurang efektif. Pemkot pun dalam penyusunan Perda Perlindungan Anak ini seringkali mengeluarkan dalih minimnya anggaran.

Ada pandangan bahwa perlu adanya penyamaan persepsi tentang perlindungan hak anak antara LSM, pemerintah dan masyarakat. Sehingga, Perda yang akan disusun nanti menjadi regulasi yang dipahami semua pihak dan bisa dijalankan secara efektif. Namun, pandangan lain menilai bahwa regulasi atau Perda dalam kaitan ini harus lebih dulu didorong untuk mewujudkan pemahaman bersama tentang perlindungan hak anak. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan adanya keinginan dan kekuatan politis yang kuat.

Ketika sebagian pembicaraan mengarah pada perlindungan hak anak, khususnya bagi anak-anak dengan perlindungan khusus, ada sebuah pertanyaan mengemuka,”Bagaimana dengan anak-anak yang lahir atau hidup pada lingkungan keluarga miskin?”

Sebagian kawan menilai, bahwa anak-anak miskin ini akan diatur dalam perda bila ia kedapatan mengalami kekerasan, eksploitasi dan penelantaran. Perda tidak mengatur kondisi anak miskin secara umum.

Di akhir pertemuan, disepakati bahwa setiap LSM atau komunitas yang peduli dengan perlindungan hak anak di Kota Bandung, diharapkan membuat Lembar Posisi yang memberi gambaran dan analisis tentang kondisi anak-anak di Kota Bandung, khususnya pada anak-anak yang menjadi dampingan setiap LSM atau komunitas.

Izoel.kalyanamandira

Meski demikian, walau ada peningkatan kasus kriminal oleh anak dan remaja, kasus kekerasan terhadap anak dan remaja cenderung menurun. Pada 2008, kasus seksual yang menimpa anak-anak tercatat 6.999 kasus. Pada Januari-Oktober 2009 hanya 488 kasus. Sementara kasus kekerasan fisik terhadap anak pada 2008 tercatat 4.818, pada 2009 ini turun menjadi 394 kasus.

Kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan remaja pada 2008 mengakibatkan 208 anak mengalami cedera ringan cedera berat 493 orang, dan meninggal 101 orang. Pada 2009, yang cedera ringan 123 orang, cedera berat 52 orang, dan meninggal 210 orang.

Peningkatan kasus kriminal yang dilakukan anak dan remaja ini disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kurangnya kasih sayang dan perhatian dari keluarga serta kurangnya pembinaan dari orangtua. Selain itu, masalah kemiskinan dan pergaulan juga menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak kriminal anak.

Meski peningkatan kasus kriminal anak sangat tinggi, hingga kini pemerintah belum memiliki rumah pembinaan khusus bagi anak-anak yang bermasalah. Sejauh ini, pemerintah hanya memasukkan anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) ke dalam sel-sel Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP). Padahal, Rutan bahkan LP Anak sekalipun tidak mampu memenuhi hak-hak anak, khususnya hak kebebasan dan hak tumbuh-kembang anak. Hal ini pun masih harus ditambah dengan sebagian besar anak-anak yang ditahan harus berbaur dengan para tahanan dewasa.

Semestinya penanganan hukum terhadap anak harus tetap memperhatikan beberapa hal, seperti aspek psikologis, mengedepankan sosialisasi hukum, pendampingan psikologis, pemisahan tempat penahanan hingga pendampingan pengacara. Beberapa hal tadi harus dilakukan karena penanganan tanpa diimbangi program terpadu terkait pendidikan, kesehatan, bimbingan psikologis, dan keterlibatan komunitas akan mendorong kecenderungan anak untuk mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk menjalankan beberapa langkah di atas, pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas dinas khususnya dinas pendidikan, dinas sosial, dan dinas kesehatan yang bekerja sama dengan aparat kepolisian. Di samping itu, harus juga melibatkan seluruh stakeholder terkait dan masyarakat.

Namun, segala hal yang kita lakukan akan percuma bila kita tidak secara terbuka untuk memahami anak dan hak-hak mereka. Maka, pemahaman yang terbuka didasari kasih sayang terhadap anak-anak kita dan hak-hak mereka akan memunculkan sikap, perlakuan dan kebijakan yang lebih komperehensif terhadap anak, termasuk di dalamnya anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Kita pun harus menghindari labelisasi ‘anak nakal’ atau ‘anak jahat’, meskipun mereka telah melakukan suatu kesalahan. Hal ini dapat mendorong nilai-nilai positif pada diri anak, bukan sebaliknya.

Wallahu a’lam….

Izoel.2212009

Penyumbang dari para wartawan bandung & keluarganya

Penyumbang dari karyawan Telkom Bandung

Penyumbang dari SBHL Consulting Bandung

Hari ini, OMNI secara resmi mencabut gugatan perdata. Prita tidak lagi diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp. 204 juta. Prita masih belum menyepakati draft perjanjian perdamaian, dan seandainya pun Prita secara resmi menerima perjanjian itu, dan tidak lagi keharusan membayar ganti rugi, koin-koin ini akan tetap diserahkan ke Prita. Keputusan tentang bagaimana memanfaatkan uang ini, terserah pada Prita. Wacana yang berkembang, Prita akan menyerahkan kembali pengelolaan uang ini untuk membantu kasus-kasus yang serupa, demi keadilan untuk para korban.

Hingga hari keempat (11/12/09) ini telah terkumpul sebanyak Rp 2.397.700,- . Ini adalah hari terakhir secara resmi kami membuka posko sumbangan. Seluruh hasil akan diserahkan ke Jakarta, di posko Wetiga, Jl. Langsat, pada tanggal 12 Desember 2009.

Terima kasih kepada para penyumbang, Salam keadilan!

UPDATE: (14/12/2009)

Penyumbang dari karyawan kantor Pajak

Daftar penyumbang yang tercatat, di luar para penyumbang spontan lewat kaleng

Posko di Kliningan Buah Batu, Bandung, melalui Yayasan kalyANamandira, sejatinya sudah ditutup secara resmi, karena di Posko Pusat Koin Keadilan di Wetiga, Jl. Langsat hari ini adalah hari terakhir pengumpulan koin, dan dimulainya penghitungan. Tapi karena masih ada yang datang, 2 hari kemarin masih menerima koin, dari para karyawan kantor Pajak sejumlah Rp. 101.000,- dalam bentuk koin, dan dari para perawat intensif dan anestesi RSHS, Bandung, sejumlah Rp. 231.700 dalam bentuk koin, dan Rp. 135.000 dalam bentuk uang kertas.  Total sumbangan dari keduanya, Rp. 437.700,-.

Total yang masuk, hingga hari ini adalah: Rp 2.397.700,- + Rp. 437.700,-.= Rp. 2.835.400

UPDATE: (17/12/2009)

Tanggal 17 Desember 2009, dilakukan transfer sisa sumbangan yang diterima tidak dalam bentuk koin, dan koin tambahan yang masuk setelah tanggal 11 Desember 2009. Berikut adalah bukti transfer tersebut:

Sekali lagi terimakasih, kepada para penyumbang! Info lebih lanjut silakan lihat di http://koinkeadilan.com

Penyumbang yang turut berhitung

Ngitung lagih...

Hingga hari ketiga (10/12/09) ini telah terkumpul sebanyak Rp 473.300,- . Kami akan tetap menerima sumbangan, hingga tanggal 11 Desember malam, karena ada rencana untuk menyerahkan semua hasil pengumpulan ke Jakarta, di posko Wetiga, Jl. Langsat, pada tanggal 12 Desember 2009.

Salam keadilan!

Mengisi daftar penyumbang

Nama... alamat...

Penyumbang itu...

Terbuka untuk umum, percaya pada niat baik

Kaleng penampung Koin Keadilan

Penyumbang spontan...

Penyumbang spontan yang lain...

Menghitung bersama...

Serah terima dari penyumbang (kiri, jaket hitam)...

Terima kasih kepada para penyumbang. Hingga hari kedua ini telah terkumpul sebanyak Rp 427.400,- . Kami akan tetap menerima sumbangan, hingga tanggal 11 Desember malam, karena ada rencana untuk menyerahkan semua hasil pengumpulan ke Jakarta, di posko Wetiga, Jl. Langsat, pada tanggal 12 Desember 2009.

Salam keadilan!

Kaleng pengumpulan koin

Tanda terima sumbangan

Hari ini adalah hari pertama pembukaan posko Koin Keadilan untuk Prita di sekretariat KM, di kliningan, Buah Baru, Bandung. Teman-teman menamainya “Bandung Peduli Prita”, dengan tema Bencana Keadilan. Dari pengumpulan hari ini, telah terkumpul Rp 226.200,- dalam bentuk koin dan non-koin. Seluruh hasil pengumpulan ini akan diserahkan melalui Posko Koin Keadilan di Wetiga, Jl. Langsat, Jakarta.  Terima kasih kepada para penyumbang, semoga bermanfaat bagi Bu Prita, dan penegakan keadilan di negeri ini pada umumnya.

Kenapa tema Bencana Keadilan? Karena kasus Bu Prita ini telah membuka mata kita, betapa keadilan di negeri ini sedang mengalami bencana besar. Mulai dari kasus Cicak-Buaya, lalu nenek-nenek yang kena hukuman, kasus semangka, dan kasus “kentut” pun bisa masuk penjara. Daftar keanehan kasus penegakan hukum di Indonesia, bisa Anda tambahkan lagi.

Terutama pada kasus Bu Prita, kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap konsumen sudah ternodai. Semua hanya gara-gara pasal karet bernama Pencemaran nama baik, dan UU ITE yang tidak tegas membedakan ruang publik dan komunikasi pribadi. Uhm…

Oh ya, di Posko kami telah disiapkan tanda terima dan daftar penyumbang. Bagi Anda yang bersedia dan sempat mengisi, sangat kami sarankan untuk mengisinya. Kalau tidak, juga tidak apa-apa Intinya, kami sangat ingin Anda dapat mengawasi sendiri pengelolaan sumbangan ini, terutama di tempat kami.

Sekali lagi, terimakasih atas sumbangan Anda sekalian. Salam #freeprita!

Kegiatan ini dibagi kepada empat sessi diskusi dengan beberapa topik bahasan yang beragam terkait dengan permasalahan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan. Sessi Pertama diisi oleh para pembicara dari Biro Hukum Pemprov Jabar, Kejaksaan Tinggi Jabar, Pengadilan Negeri Bandung dan Kepolisian Daerah (Polda) Jabar. Sessi Kedua berisi paparan dari perwakilan Dinas Sosial Jawa Barat, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jabar. Pada Sessi Ketiga diisi oleh dua pembicara dari Yayasan Bahtera dan BPPKB Jabar sendiri. Terakhir pada Sessi Keempat giliran Pusat Studi Wanita (PSW) Universitas Padjadjaran dan Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) yang menjadi pembicara.

Modus yang digunakan para pelaku trafficking sangat beragam, dari mulai merayu korban, menipu sampai menjebak keluarga korban dengan jerat hutang. Tercatat juga ada beberapa modus baru yang dilakukan, yaitu, perekrutan korban bertopeng pelatihan dan sebuah modus yang disebut “pengantin pesanan”. Modus pengantin pesanan ditemukan banyak terjadi di pinggiran Sukabumi, dimana banyak lelaki asing datang ke kampung-kampung di antar para calo untuk mencari gadis-gadis belia untuk dijadikan isteri. Akhirnya setelah gadis-gadis itu dinikahi, mereka jadikan sebagai budak-budak yang dipekerjakan secara paksa.

Meski Undang-undang Nomor 21 tahun tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memiliki beberapa keistimewaan dibanding peraturan yang lainnya, tetap saja penanganan kasus-kasus trafficking ini jalan di tempat, terbukti dengan masih sedikitnya kasus-kasus yang bisa ditangani oleh para aparat terkait.

Dalam penanganan masalah trafficking ini tidak bisa dilakukan layaknya pemadam kebakaran, baru bertindak setelah kejadian. Namun, harus dilakukan langkah-langkah yang berkesinambungan dari hulu hingga hilir, dari mulai pencegahan, penindakan, penjemputan dan pemulangan korban. Sejauh ini yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jawa Barat dan beberapa aparat terkait masih sangat minim, padahal Jawa Barat telah diketahui sebagai sending area (daerah asal/pengirim) para korban trafficking. Tak hanya itu, pemda Jabar pun belum mempunyai rumah aman (shelter) sebagai penampungan sementara bagi para korban trafficking.
Sebenarnya pemerintah dalam penanggulangan masalah trafficking ini selain telah mempunyai payung hukum yang kuat juga telah menetapkan apa yang disebut sebagai “Gugus Tugas”. Gugus Tugas adalah pola koordinasi antara beberapa intansi pemerintah dalam penanganan trafficking ini dengan melibatkan LSM dan masyarakat secara luas. Sayang, tentang Gugus Tugas ini sampai kegiatan Advokasi dan Fasilitasi ini berakhir saya belum menemukan kejelasan tata kerjanya seperti apa.

Dari informasi beberapa orang rekan yang sama-sama ikut dalam kegiatan ini, saya mengetahui bahwa kegiatan serupa ini cukup sering dilakukan. Namun, ketika saya bertanya kepada mereka tindak lanjutnya seperti apa, mereka serempak menjawab tidak tahu. Waduh gawat ni, padahal kegiatan seperti ini saya perkirakan cukup banyak menelan biaya, tetapi tata kerja, sasaran dan targetnya tidak jelas. Semoga saja pemerintah sadar akan hal ini dan tidak hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Wallahu a’lam.. (izoel)

Kegiatan dimulai dengan beberapa penjelasan tentang program Kota Layak Anak (KLA) yang telah dicanangkan oleh Menneg PP sejak 2006 yang lalu, oleh salah seorang fasilitator dari YKAI. Kemudian para peserta yang terdiri atas para wakil dari beberapa intansi yang berada di bawah Pemerintah Kota Bandung, organisasi masyarakat dan LSM yang berada di Kota Bandung. Sebenarnya, para peserta yang hadir dalam kegiatan FGD ini kurang representatif untuk membahas wacana Bandung Menuju Kota Layak Anak. Hal inilah yang sangat kami sesalkan. Namun, BPPKB sebagai panitia pelaksana kegiatan berdalih bahwa pemilihan para peserta ini telah melalui seleksi dari pihak Menneg PP.

Selanjutnya, para peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu, Kelompok Dinas yang terdiri dari para wakil dari beberapa intansi di pemerintahan Kota Bandung, dan Kelompok Masyarakat yang terdiri dari wakil dari ormas dan LSM. Saya masuk kelompok masyarakat bersama rekan-rekan dari Yayasan Bahtera, Forum Karang Taruna, Forum LPM, Forum RW, dan salah seorang mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2004-2009.

Salah seorang fasilitator dari YKAI memandu kami dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Ia memulai dengan pertanyaan tentang sejauh mana kami mengetahui wacana Kota Layak Anak dan melalui media apa. Satu-persatu kami memberi pandangan tentang Kota Layak Anak. Setiap orang memberi pandangan yang berbeda-beda. Namun, kami sepakat dengan gagasan kota layak anak ini.

Diskusi berlanjut dengan pertanyaan, apakah Bandung sudah dapat dianggap sebagai kota layak anak? Untuk pertanyaan yang satu ini kami sepakat menganggap Bandung belum layak anak. Kondisi ini didasarkan atas beberapa fenomena yang terjadi dengan anak-anak di Kota Bandung. Salah seorang peserta menceritakan fenomena anak-anak jalanan di Kota Bandung yang terserak di mana-mana. Peserta lain menggambarkan masalah-masalah moral anak-anak Bandung. Ada juga peserta yang menyesalkan terbatasnya ruang terbuka dan lahan bermain bagi anak. Dalam diskusi ini pun mencuat pemilahan antara anak-anak yang memang tinggal di Kota Bandung dan anak-anak pendatang. Namun, saya dan seorang rekan dari Bahtera menentang pemilahan anak tersebut. Atas dasar prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan segala yang terbaik bagi anak, setiap anak yang ada di Kota berhak dipenuhi dan dilindungi hak-haknya dengan tanpa membedakan anak Bandung dan anak pendatang.

Beberapa pertanyaan lain yang muncul adalah berkaitan dengan sejauh mana partisipasi anak dalam penyusunan suatu kebijakan di Kota Bandung. Meski ada peserta yang menarik pertanyaan ini ke arah partisipasi anak dalam keluarga, kami sepakat tidak ada kesempatan atau ruang bagi partisipasi anak dalam penyusunan suatu kebijakan di Kota Bandung.

Terkait dengan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh Pemerintah Kota Bandung dalam pembentukkan Bandung Kota Layak Anak, masing-masing peserta mempunyai pendapat yang beragam. Ada yang menekankan proses penyusunan Perda Anak yang akan digulirkan harus lebih transparan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ada juga keinginan agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Bandung melakukan koordinasi yang rapih dalam mewujudkan Bandung Kota Layak Anak. Tak ketinggalan beberapa peserta mengharapkan disediakannya tempat-tempat bermain bagi anak. Kami dari Kalyanamandira dan Bahtera berharap agar Perda Anak yang nanti akan digulirkan tidak malah mengkebiri hak-hak anak, sehingga Perda tersebut jangan sampai bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) dan Konvensi Hak Anak (KHA).

Dari proses FGD ini, dapat digambarkan bahwa proses Bandung menuju Kota Layak Anak ini akan sangat panjang. Masalah koordinasi antar instansi dan minimnya anggaran yang khusus bagi pemenuhan hak-hak anak di Pemerintah Kota Bandung, menjadi kendala utama dalam mewujudkan gagasan Bandung Kota Layak Anak. Selain itu, kesamaan pandangan tentang anak dan hak-haknya yang harus dipenuhi dan dilindungi masih sangat bias. Hal ini akan menjadi tantangan laten yang akan selalu muncul dalam pembetukkan Kota Layak Anak. Wallahu a’lam…

Izoel.051009

Beberapa prinsip yang terdapat dalam KHA di antaranya adalah hak anak untuk tumbuh-kembang, non-diskriminatif, hak mendapatkan perlindungan dari orang-orang dewasa, hak berpartisipasi, hak mendapatkan pengakuan dari negara, tidak mendapat kekerasan dan segala yang terbaik dari anak. Namun, dalam kenyataannya prinsip-prinsip ini tidak selaras atau diabaikan oleh sebagian besar warga dunia, khususnya di Indonesia.

Di lingkungan kita sering terjadi pengabaian beberapa prinsip yang terjadi pada KHA, misalnya, mempekerjakan anak-anak, minimnya tingkat partisipasi anak baik di ruang publik maupun di ruang keluarga, pilihan beragama dan lain-lain.

Pada suatu ketika ada salah seorang anak berumur 7 tahun berdiri di atas tembok dengan tenangnya. Bila menilik beberapa prinsip KHA di atas, seyogyanya kita – orang-orang dewasa – membiarkannya toh itu adalah hak asasinya. Namun, kita akan terdorong untuk mengintervensi dan menarik anak itu dari atas tembok karena berbahaya tanpa berdialog dulu dengannya.

Atau suatu ketika, dua orang anak bertengkar dan saling menghina satu sama lain. Dalam budaya saling hina itu adalah suatu hal yang tercela, sehingga kita akan langsung melerai mereka. Padahal, bila kita menilik KHA, anak-anak itu berhak untuk menentukan segala perilaku mereka termasuk hal-hal yang negatif di hadapan publik.

Soal pilihan beragama, tentu saja bagi sebagian besar orang tua dalam kebudayaan kita menganggap anak-anak harus mengikuti agama orang tuanya. Dan sikap seperti ini tentu saja bertentangan dengan prinsip-prinsip KHA. Namun, apakah KHA yang telah diakui oleh banyak negara ini harus menelanjangi nilai-nilai lokal yang telah lama tumbuh?

Kita sangat prihatin ketika melihat anak-anak yang harus bekerja di jalanan atau beberapa home industry dengan penghasilan yang seadanya. Namun, apakah salah ketika mereka turut bekerja untuk menyambung hidup dan membantu keluarganya yang berkesusahan. Toh, negara (pemerintah) tidak menjamin penghidupan mereka dan keluarganya. Jadi siapa yang harus dipersalahkan?

KHA sendiri dirumuskan oleh utusan pemerintah dari beberapa negara. Dan ketika KHA telah terbentuk, hampir setiap pemerintahan mengakui dan membuat kodifikasi. Sehingga, tanggung jawab menjalankan KHA ini sepenuhnya berada di pundak pemerintah, khususnya kepala negara. Sehingga, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terhadap KHA ini adalah tanggung jawab pemerintah. Namun, bagaimana kita bisa menuntut tanggung jawab pemerintah akan hal ini? Toh pemerintah selalu berkelit dengan berbagai alasan dan mencari kambing hitam.

Pemerataan dan mahalnya pendidikan, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, kasus perdagangan anak, anak-anak yang terlantar dan seabrek pelanggaran terhadap hak anak merupakan tanggung jawab pemerintah. Kita sebagai masyarakat harus menuntut pertanggung jawaban pemerintah terhadap nasib anak-anak kita generasi penerus bangsa. Atau kita rela negara menzalimi anak-anak kita sendiri?

Izoel.221009